Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang -ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.
Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefi nisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Walhasil diskurusus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan
sejarah filsafat hukum. Hal ini juga terjadi dalam filsafat hukum Islam dimana teori keadilan, atau sering juga disebut dengan teori maslahat, selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat hukum Islam (ushul fiqh), terutama pada saat membahas tentang persoalan maqashid tasyri’ atau carl Joachim Friedrich, Filsafat Huk um Perspek tif Historis, Bandung: Nuansa dan maqashid syari’ah.
2
Bahkan persoalan keadilan ini juga masuk dalam ranah
teologi, terutama terkait dengan masalah keadilan ilahiyah dan tanggung jawab
manusia yang memunculkan dua kelompok besar yaitu muktazilah dan
asy’ariyah.
Dalam makalah ini, Penulis akan menguraikan tentang persoalan
keadilan ini dari perspektif filsafat hukum dan Islam. Dalam perspektif filsafat
hukum, Penulis hanya akan mengurai teori keadilan Aristoteles dan John Rawl.
Sedangkan dalam perpektif filsafat hukum Islam, Penulis akan mengurai teori
keadilan ilahiyah Muktazilah dan Asyariyah, dan teori maqasyid syariah sebagai
cita keadilan sosial hukum Islam. Harapan penulis tulisan ini bisa menjadi
alternatif argumentasi hukum para hakim pengadilan agama dalam
menegakkan nilai-nilai keadilan dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara.
2. Teori Keadilan dalam filsafat hukum
Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam
mengutamakan “the search for justice”.
3
Terdapat macam-macam teori
mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak
dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara
teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya
nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a
theory of justice.
a. Teori keadilan Aristoteles
Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan
dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya,
dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,
2
Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari hukum Islam. Ini diwujudkan dengan
banyakny a ayat al-Quran yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan Diantaranaya, yaitu
an-Nisaa’:58; an-Nisaa’:135; al-Maidah: 8; al-An’aam:90; dan asy-Syura:15.
3
Theo Huijbers, Filsafat Huk um dalam lintasan sejarah, cet VIII, Yogyakarta:
kanisius, 1995 hal. 196.3
yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari
filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya
dengan keadilan”.
4
Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan
mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat
pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.
Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah
yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan
ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum.
Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini
Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.
Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan
distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik,
yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan distributif dan korektif
sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya
bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang
penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang
sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa
ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan,
dikoreksi dan dihilangkan.
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,
kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam
masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah
bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang
berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang
adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni
nilainya bagi masyarakat.
5
4
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Huk um ...., hal 24.
5
Ibid, hal 25. 4
Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang
salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka
keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak
yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang
sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan
akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah
terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.
Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan
sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
6
Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya
dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat
kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim,
dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum
tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara
hukum positif yang ditetapkan dalam undang -undang dan hukum adat. Karena,
berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat
menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu,
sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk
perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari
fitrah umum manusia.
7
b. Keadilan sosial ala John Rawls
John Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori
keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality
of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi
mereka yang paling kurang beruntung.
Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju
pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok
6
Ibid
7
Ibid, hal. 26-27.5
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair
equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan
otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.
Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama
sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume,
Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur
menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi
pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga
berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap
normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi
kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini
pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam
masyarakat.
Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang
sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi
ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang
paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga
dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan
orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang
terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan
peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua
perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain
yang bersifat primordial, harus ditolak.
Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program
penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua
prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap
orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang
terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik 6
(reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok
beruntung maupun tidak beruntung.
8
Dengan demikian, prisip berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar
masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal
utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan
orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus
diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan
terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah denga n menghadirkan
institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua,
setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan
kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.
3. Teori keadilan dalam filsafat hukum Islam
a. Keadilan ilahiyah: dialektika muktazilah dan asy’ariah
Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang
keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk
untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau
sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu
(Allah).
Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan
cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua
konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk
menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua
mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.
Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas,
bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk
merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar –
yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia
sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.
8
John Rawls, A Theory of Justice, London: Ox ford University press, 1973, y ang
sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori
Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.7
Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah
tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana
ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak.
Dengan kata lain, kaum Mu`tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri
sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian
menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.
9
Pendirian Mu`tazilah tentu mendapat tentangan. Kaum Asy`ariah
menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika.
Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah
tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori -kategori
yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum
Mu`tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan
hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realistis untuk
mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendakNya, tanpa penjelasan atau pembenaran. Namun, penting untuk membedakan
antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan–gerakan yang
dinisbahkan kepada hukum-hukum alam. Tanggung jawab manusia bukan
merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang, menurut Mu`tazilah,
menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata-mata
yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Tetapi, dalam beberapa
tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang
menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab.
Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang
diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai -nilai tidak memiliki dasar
selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.
10
Konsepsi Asy`ariah tentang pengetahuan etika ini dikenal sebagai
subyektivisme teistis, yang berarti bahwa semua nilai etika tergantung pada
9
Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-Masalah Teori politik Islam, Bandung: Mizan, 1994,
hal. 154-155.
10
Ibid, hal. 1568
ketetapan-ketetapan kehendak Allah yang diungkapkan dalam bentuk wahyu
yang kekal dan tak berubah.
Kedua pendirian teologis tersebut berdasarkan pada penafsiran ayatayat Al-Quran, yang mempunyai pandangan kompleks tentang peranan
tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kehendah ilahiah di muka bumi.
Di satu pihak, al-Quran berisikan ayat-ayat yang mendukung penekanan
Mu`tzilah pada tanggung jawab penuh manusia dalam menjawab panggilan
bimbingan alamiah maupun wahyu. Di lain pihak, juga memiliki ayat -ayat yang
dapat mendukung pandangan Asy`ariah tentang kemahakuasaan Allah yang
tak memberi manusia peranan dalam menjawab bimbingan ilahiah. Betapapun,
Al-Quran mempertimbangkan keputusan dan kemahakuasaan ilahiah dalam
masalah bimbingan.
Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai
implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi
kapasitas kemauan dalam jiwa manusia
11
, dan membuktikan tanggung jawab
manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual
serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka
bumi. Nampak bahwa Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu
bangsa berhubung dengan bimbingan unuversal sebelum bimbingan khusus
melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka
semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan:
“Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi,
sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan
bersama mereka Kitab denga benar, untuk memberi keputusan di antara
manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”
12
Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang
dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat
tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang
membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama
bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral
11
Asy-Syam: 7
12
Al-Baqarah: 2139
tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai
terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua
bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari
Allah.
Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa
gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial,
karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah
daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, AlQuran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan
dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi
masyarakat-masyrakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat
manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”:
“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu (umat religius) Kami berikan
aturan dan jalan (tingkah laku). Apabila Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (berdasarkan pada aturan dan jalan itu), tetapi, (ia
tidak melakukan demikian). Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu. Oleh karena itu, berlomba-lombalah (yaitu, bersaing satu
samalain) dalam berbuat baik. Karena Allah-lah kamu semua akan kembali, lalu
Ia akan memberitahukan kepadamu (kebenaran) mengenai apa yang kamu
perselisihkan itu.”
13
.
Terhadap suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat
manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu,
yang diakui secara obyektif, tak soal denga n perbedaan keyakinan-keyakinan
religius. Cukup menarik, manusia yang idael disebutkan sebagai
menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang
sempurna. Bahkan, “barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia
berbuat baik, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada
kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati ”.
14
Jelaslah, disini kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan
antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif diperkuat lagi
oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif
universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab
13
Al-maidah: 48
14
Al-Baqoroh: 11210
yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab
moral asasiah semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang
membuatnya masuk akal untuk mengatakan bahwa Al-Quran menunjukkan
sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang
merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan
persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi. Karena Al -Quran
mengakui keadilan teitis dan obyektif, maka mungkin untuk mengistilahkannya
keadilan natural dalam arti yang dipakai oleh Aristoteles – yaitu, suatu produk
dari kekuatan natural bukan dari kekuatan sosial.
Mengakui Aristoteles, para sarjana seringkali menyamakan keadilan
Ilahiah dengan keadilan natural, tetapi, tidak seperti pakar-pakar hukum natural
yang memperhatikan hubungan keadilan dengan masyarakat, faqih-faqih
memusatkan usaha mereka pada konsep keadilan dalam kaitannya dengan
kehendak Tuhan dan menghubungkannya dengan nasib manusia. Alim-alim
tersebut berpendapat bahwa keadilan Ilahiah merupakan tujuan akhir dari
wahyu islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum
islam yang suci (syari`ah).
15
b. Maqashid syariah: cita keadilan sosial hukum Islam
Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok
bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau
maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk
mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui
oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah
yang cukup populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."
16
Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan
sosial dalam istilah filsafat hukum.
17
15
Mumtaz Ahmad (ed), Mas alah-Masalah..., hal. 157-162.
16
Muhammad Sa'id Ramdan al -Buti, Dawabit al-Maslahah fi as -Syariah al -Islamiyah,
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm.12.
17
Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal
Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.11
Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan
kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan
menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah
tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus
bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan maqasid
al-syari'ah, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut.
Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama
usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid
al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan
bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam
Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.
18
Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqasid al-syari'ah itu
dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:
yang masuk kategori daruriyat (primer), al-hajat al-ammah (sekunder),
makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyat,
dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.19 Dengan
demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga
macam, yaitu daruriyat, hajiyat dan makramat (tahsiniyah).
Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali.
Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan
tema istislah.20 Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta.21 Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali
berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi
18
Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh (Kairo: Dar
al-Ansar,1400 H),I:295.
19
Ibid, II: 923-930.
20Al-Gazali, al -Mustasfa min Ilm al -Usul (Kairo: al -Amiriyah, 1412), hlm.250 dan
seterusnya.
21
Ibid hlm.251.12
tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.22 Dari keterangan ini
jelaslah bahwa teori maqasid al-syari'ah sudah mulai tampak bentuknya.
Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus
membahas maqasid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan
Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat
secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat.23 Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala
prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat.24 Lebih jauh lagi
ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat
manusia, baik di dunia maupun di akhirat.25
Pembahasan tentang maqasid al-syari'ah secara khusus, sistematis
dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya
al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga
pembahasannya mengenai maqasid al-syari'ah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia
secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan
hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di
dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus
mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.26
Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas
maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan
tahsiniyat.27 Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep
al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, ketur unan
dan harta.28
22
Ibid.
23
Izzuddin ibn Abd al-Salam, Qawaid al -Ahk am fi Masalih al -Anam (Kairo: al -Istiqamat,
t.t),I:9.
24
Ibid.II:60 dan 62.
25
Ibid.
26Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t,) II:4.
27
Ibid.
28
Ibid, II:5.13
Konsep maqasid al-syari'ah atau maslahat yang dikembangkan oleh
al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad
sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian
syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan
pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan
syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran
maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan at-Tufi.29
Pandangan at-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal
tentang maslahat.30 At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat
membatasi (takhsis) Alquran, sunnah dan ijma' jika penerapan nas Alquran,
sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia.31 Akan tetapi, ruang lingkup
dan bidang berlakunya maslahat at-Tufi tersebut adalah mu'amalah.32
Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali
kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan
demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya
mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas,
seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat
hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah
jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.
33
Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut
hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang
dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat,
keadilan. Proses pendasaran hukum atas hukum hanya bisa dimengerti dalam
konteks formal, misalnya melalui cara qiyas. Akan tetapi, seperti diketahui,
qiyas haruslah dengan illat, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum,
bukan hukum itu sendiri. Akan tetapi itulah struktur pemikiran hukum Islam
29Nur A. Fadhil Lubis, Huk um Islam dalam Kerangk a Teori Fik ih dan Tata Huk um
Indonesia (Medan :Pustaka Widyasarana,1995),hlm.34-35.
30
Ibid.
31Najmuddin at-Tufi, Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid. 1954.
al-Maslahat fi at-Tas yri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi, Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi, hlm.46.
32
Ibid, hlm.48.
33
Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat ....", hlm. 94.14
selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dunia pemikiran hukum
Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat patut dipertanyakan.
34
Tidak
mengherankan apabila wajah fiqh selama ini tampak menjadi dingin, suatu
wajah fiqh yang secara keseluruhan kurang menunjukkan pemihakan
(engagement) terhadap kepentingan masyarakat manusia.
35
Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan
pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, ataudalam ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial". Tawaran teoritik
(ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun
tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam
kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan
merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana
pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih
lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kacamata
Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama -sama
terikat untuk mencegahnya.
36
Dengan paradigma di atas, kaidah yang selama
ini dipegang oleh dunia fiqh yang berbunyi: Apabila suatu hadis teks ajaran
telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, secara meyakinkan perlu
ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan
dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih
mengutamakan bunyi harfiyah nas daripada kandungan substansialnya. Atau,
dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutama kan - atau bahkan hanya
memperhatikan- bunyi ketentuan legal-formal, daripada tuntutan maslahat
(keadilan), yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu
menegakkan kaidah yang berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah
menjadi sah- melalui kesepakatan dalam musyawarah- itulah mazhabku.
37
Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada sub stansi, yaitu
maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum
34
Ibid, hlm.94-95.
35
Ibid, hlm.96.
36
Ibid, hlm.97.
37
Ibid.15
harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun,
harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau
tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari
sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah
merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam
kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana
pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini
terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan
maslahat, cita keadilan.
Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara mendasar kita pun perlu
meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep usul fiqh tentang apa yang
disebut qat'i (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dan zanni
(yang tidak/kurang pasti dan bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dalam hukum Islam.
Fiqh selama ini mengatakan bahwa yang qat'i adalah apa-apa (hukum-hukum)
yang secara sarih ditunjuk oleh nas Alquran/hadis Nabi. Sedangkan yang Zanni
adalah apa-apa (hukum) yang petunjuk nasnya kurang/tidak sarih, ambigu dan
mengandung pengertian yang bisa berbeda-beda.
38
Sesungguhnya, yang qat'i
dalam hukum Islam - sesuai dengan makna harfiyahnya: sebagai sesuatu yang
bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan karena itu bersifat fundamental- adalah
nilai maslahat atau keadilan itu sendiri, yang nota bene merupakan jiwanya
hukum. Sedang yang masuk kategori zanni (tidak pasti dan bisa diubah-ubah)
adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif, yang
dimaksudkan sebagai upaya yang menerjemahkan yang qat'i (nilai maslahat
atau keadilan) dalam kehidupan nyata. Sehingga kalau dikatakan bahwa ijtihad
tidak bisa terjadi untuk daerah qat'i, dan hanya bisa dilakukan untuk hal-hal
yang zanni, itu memang benar adanya. Cita "maslahat dan keadilan" sebagai
hal yang qat'i dalam hukum Islam, memang tidak bisa- bahkan juga tidak perluuntuk dilakukan ijtihad guna menentukan kedudukan hukumnya, apakah wajib,
mubah atau bagaimana.
38
Ibid.16
Yang harus diijtihadi dengan seluruh kemampuan mujtahid adalah
hal-hal yang zanni, yang tidak pasti, yang memang harus diperbarui
terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang juga terus
bergerak. Yakni, pertama, definisi tentang maslahat, keadilan, dalam konteks
ruang dan aktu nisbi dimana kita berada; kedua, kerangka normatif yang
memadai sebagai pengejawantahan dari cita maslahat- keadilan dalam konteks
ruang dan waktu tertentu; dan ketiga, kerangka kelembagaan yang memadai
bagi sarana aktualisasi norma-norma maslahat-keadilan, seperti dimaksud
pada poin pertama dan kedua, dalam realitas sosial yang bersang kutan.
Untuk mempermudah pemahaman, dapat dikemukakan satu ilustrasi
syari'at zakat. Tujuan disyari'atkan zakat adalah jelas: terwujudnya keadilan
sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat membantu yang
lemah. Di sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan ijtihad guna
menentukan hukumnya menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh
konsep zakat tersebut.
39
Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-hal berikut ini: pertama,
mendefinisikan keadilan sosial dan pemera taan kesejahteraan dalam konteks
ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam
dasawarsa kini dan mendatang; kedua, berapa beban yang harus ditanggung
oleh mereka yang mampu (miqdar al-zakah), atas basis kekayaan apa saja
(mahall al-zakah), kapan harus dibayar (waqt al-ada), dan siapa-siapa serta
dimana alamatnya yang secara riil dan definitif harus diuntungkan oleh zakat,
dan sektor apa saja yang secara riil dan definitif harus didukung oleh dana
zakat (masraf al-zakah), dan sebagainya; dan ketiga, kelembagaan apa saja
yang seharusnya tersedia dalam realitas sosial politik Indonesia yang bisa
mendukung terwujudnya keadilan sosial dengan zakat tersebut; bagaimana
mekanisme pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya.
Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam teks ajaran atau dalam
pendapat para ulama mengenai persoalan pada ketiga point tersebut, tidak ada
yang qat'i. Semuanya zanni, dan karena itu bisa-bahkan tidak terelakkan- untuk
39
Ibid. hlm.97-98.17
disesuaikan, diubah, kapan saja tuntutan maslahat-keadilan menghendaki.
Misalnya, tentang amwal zaka wi; tidaklah adil untuk zaman sekarang, kita
hanya mengenakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur,
sementara "kelapa sawit", apel, kopi, tembakau", yang tidak kalah
ekonomisnya, kita bebaskan begitu saja. Juga, tidak adil kita kenakan beban
sedekah wajib atas pendapatan sektor pertanian, sementara dari sektor industri
dan jasa justru kita merdekakan.
40
Demikian pula, tidak sesuai lagi dengan maslahat keadilan yang nyata
kalau sabilillah, sebagai salah satu dari mustahik zakat, hanya didefinisikan
dengan "tentara di medan perang melawan orang kafir", sementara aparat
penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pembela hukum, tetap kita
letakkan di luar orbit missi ketuhanan untuk tegakkan orde keadilan. Lalu
akibatnya kita semua tahu, rakyat cenderung melepaskan mereka dari tuntutan
moral. Mereka sendiri cenderung merasa bebas dari tuntutan itu. Dengan
meletakkan mereka pada barisan sabilillah, kita telah memberikan justifikasi
dan sekaligus kepedulian (kritik) sosial kita te rhadap peran dan aktivitas
mereka, dengan acuan nilai ketuhanan, keadilan.
Kalau acuan hukum- juga hukum dalam kacamata Islam, yakni syari'atadalah maslahat keadilan, pertanyaan yang akan segera muncul adalah,
bagaimana "maslahat, atau keadilan" itu dapat didefinisikan, dan siapa punya
otoritas untuk mendefinisikannya. Tidak syak lagi, pertanyaan ini sangat penting
dan menentukan. Gagal menjawab pertanyaan ini, akan kembali berimplikasi
untuk memperkatakan bahwa maslahat-keadilan sebagai tujuan syari,at
(hukum), telah dijadikan tujuan bagi dirinya sendiri. Maslahat keadilan hanya
jargon kosong belaka.
Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu membedakan
antara maslahat yang bersifat "individu subyektif" dengan maslahat yang
bersifat "sosial-obyektif".Maslahat yang bersifat individual-subyektif, adalah
maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial
bersifat independen, dan terpisah, dengan kepentingan orang lain. Dalam
40
Ibid. hlm.98.18
maslahat kategori ini, karena sifatnya yang sangat subyektif, yang berhak
menentukan dan sekaligus sebagai hakimnya tentu saja adalah pribadi
bersangkutan. Tidak ada kekuatan kolektif mana pun yang berhak menentukan
apa yang secara personal-subyektif dianggap maslahat oleh seseorang.
41
Sedangkan maslahat yang bersifat sosial-obyektif adalah maslahat
yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, otoritas yang
berhak memberikan penilaian yang dan sekaligus menjadi hakimnya tidak lain
adalah orang banyak yang bersangkutan, melalui mekanisme syura untuk
mencapai kesepakatan (ijma'). Jadi, apa yang disepakati oleh orang banyak
dari proses pendefinisian maslahat melalui musyawarah itulah hukum yang
sebenarnya. Kesepakatan orang banyak, di mana kita merupakan bagian
daripadanya, itulah hukum tertinggi yang mengikat.
Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan
legal-normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Alquran atau hadis),
kedudukannya adalah sebagai material yang - juga dengan logika maslahat
sosial yang obyektif, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan yang
subyektif,- masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga
permusyawaratan. Apabila kita berhasil membawanya sebagai bagian dari
kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai hukum yang secara
formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal memperjuangkannya
sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas pada orang-orang
yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh hanya bersifat
moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.
Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekali gus norma
hukum yang bersumber padanya" pada ijma' lembaga syura, atau keputusan
lembaga parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada
kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura,
parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang
berkuasa. Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam,
41
Ibid. hlm.99.19
yang sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat -manusia di mana pun
mereka berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya
satu pranata kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui
wakilnya- dapat mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal
tata-kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan
keadilan.42
4. Penutup
Sebagai penutup dari pembahasan ini, perlu dikemukakan
kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang
harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles me negaskan bahwa
keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Baginya, keadilan dipahami dalam
pengertian kesamaan, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.
Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit.
Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia juga membedakan
keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama
berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.
John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka
program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah
memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas
kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan
yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka
yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
Kedua, teori keadilan dalam Islam pertama kali didiskusikan sebagai
persoalan teologi tentang keadilan ilahiyah yang melahirkan dua mazhab yaitu:
mu`tazilah dan asy`ariyah. Mu`tazilah menyatakan bahwa manusia, sebagai
42
Ibid.20
yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Baik dan buruk
merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. Allah
telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat
yang baik dan buruk secara obyektif. Mu`tazilah dengan demikian menegakkan
bentuk obyektivisme rasionalis. Sedangkan Asy`ariah mengatakan bahwa baik
dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk
menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk
mengarahkan kehidupan manusia. Tanggung jawab manusia bukan merupakan
hasil pemilihan bebas, namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan
segala tindakan secara langsung. Karenanya, tanggung jawab manusia
merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu.
Konsepsi ini dikenal sebagai subyektivisme teistis.
Di samping itu, teori keadilan juga menjadi landasan utama dalam
filsafat hukum Islam, khususnya dalam pembahasan maqasid al-syariah yang
menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Teori maslahat di sini sama dengan teori
keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Teori ini pertama kali dikenalkan
oleh Imam al-Haramain al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali.
Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqasid
al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan
pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan
Malikiyah dalam kitabnya al-Muwafaqat. Di samping itu, at-Tufi juga ikut
memberikan pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat.21
.
